Abstract: The objective of this research was to evaluate fishermen’s empowerment policies in Pangandaran District. There were many empowerment policies that have implemented to improve fishermen’s welfare. But in fact, its result has not been felt significantly yet. Qualitative approach and descriptive method were used in this research based on five components, they are: concept, procedure, process, outcome, and benefit. In-depth interview and observation were used to collect qualitative data. Informen taken from fishermen, fish distribution actors, PUSKUD Mina’s aparat, Fishermen Cooperaton aparat, and Fisheries and Marine Services of Ciamis Regency were purposive selected in order to get comprehensive data. Data were analyzed through reduction, display, and conclusion drawing steps. Results of this study show that there are no significantly benefits that can increase fishermen’s welfare in long term. It was necessary to find out well-concepted policy alternatives that can eradicate poverty root in fishermen villages. One of policy alternative that can be tried was government intervention on fish farms. It can be traditionally approach or fishery industry cluster approach. Both of them should consider the ideal future condition and the existing condition of fishermen, in order to get optimal result of empowerment program.

Keywords: benefit, concept, fishermen empowerment, outcome, policy evaluation, procedure, process.

Indonesia adalah Negara Bahari. Kalimat itulah yang sangat sering didengung-dengungkan, bahkan semenjak kita masih kecil. Lantas terbayang bagaimana jayanya nenek moyang kita menembus samudra, mengarungi lautan, memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di dalamnya. Julukan Indonesia sebagai Negara Bahari bukanlah hal yang berlebihan. Kenyataan menunjukkan, lebih dari tiga per empat wilayah negeri ini adalah perairan. Luas lautnya mencapai 5,8 juta km2 dengan garis pantai sepanjang 81.000 km.

Di dalam wilayah lautan yang begitu luas, tersimpan potensi sumberdaya alam, terutama sumberdaya perikanan laut yang luar biasa, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Sayangnya potensi yang demikian besar tersebut belum diberdayakan secara optimal, sehingga masyarakat pesisir di Indonesia masih berada dalam kondisi miskin, dengan kata lain masih belum sejahtera. Padahal menurut data yang ada, 140 juta penduduk (60%) Indonesia tinggal di wilayah pesisir, 80% diantaranya bergantung pada pemanfaatan sumber daya perikanan (Karubaba, C.T. dkk. 2001; 1-2).

Kecamatan Pangandaran adalah salah satu wilayah pesisir yang berada di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, dengan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah menangkap ikan sebagai nelayan. Secara geografis lokasi Kecamatan Pangandaran agak berbeda dengan kecamatan-kecamatan lainnya di daerah pesisir Kabupaten Ciamis, yaitu adanya titik pendaratan yang sangat banyak – ada sekitar 18 (delapan belas) titik – sehingga nelayan bisa mendarat di sembarang tempat tergantung posisi mereka ketika datang dari laut, sementara di kecamatan lain hanya mempunyai satu titik pendaratan yang terintegrasi dengan TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Hal ini menjadi penyebab munculnya transaksi liar di titik pendaratan yang lokasinya agak jauh dari TPI, sehingga disinyalir ada kebocoran produksi sebanyak 40%. Dalam jangka panjang hal ini tentu saja akan merugikan semua pihak, terutama nelayan, karena transaksi semacam itu menimbulkan ketidakjelasan harga ikan, artinya pembeli lebih dominan dalam menentukan harga. Bahkan ada kalanya nelayan pergi melaut sudah dibekali terlebih dahulu oleh calon pembeli tersebut, sehingga nelayan tidak bisa menjual ikannya ke pembeli lain apalagi ke TPI seperti aturan yang ada.

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk mencegah terjadinya transaksi liar tersebut, melalui program-program pembinaan dan pemberdayaan, baik yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis atau oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Sari yang bertugas mengelola TPI setempat. Tetapi hasilnya masih belum terlihat secara signifikan, apalagi mengingat bencana tsunami yang melanda Kecamatan Pangandaran dan sekitarnya yang terjadi pada tahun 2006, banyak nelayan yang kehilangan harta bendanya termasuk alat-alat untuk menangkap ikan. Salah satu upaya nyata dari berbagai pihak untuk memberdayakan nelayan di Kecamatan Pangandaran adalah dibangunnya Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang terintegrasi dengan unit-unit perkantoran serta TPI, dengan tujuan supaya semua nelayan bisa mendarat di tempat yang sama dan langsung menjual ikannya ke TPI tesebut. Pembangunan sudah dimulai sejak tahun 2001, tetapi sampai sekarang baru mencapai 30% dan terbengkalai begitu saja, apalagi sebagian besar sudah habis dilanda bencana tsunami. Kebijakan tesebut bertujuan baik, tetapi dalam implementasinya malah menghabiskan banyak dana, padahal nelayan tetap saja tidak bisa mengecap produk kebijakan tersebut. Artinya, para nelayan tetap berada dalam garis kemiskinan dan masih jauh dari sejahtera.

Selengkapnya dapat didownload disini