Pendahuluan

Melihat judul di atas, mau tidak mau benak kita akan terusik untuk melongok kembali ke dalam kurikulum di IPDN saat ini. Kalau kita cermati, dalam kurikulum tersebut ada beberapa mata kuliah yang diadopsi dari teori lain dan diterapkan dalam bidang pemerintahan, sebut saja Sosiologi Pemerintahan dan Ekologi Pemerintahan. Tentu saja kedua mata kuliah tersebut muncul karena dinilai penting untuk diajarkan di IPDN. Artinya, pemahaman tentang interaksi sosial dalam pemerintahan diperlukan sebagai bekal bagi praja yang nantinya akan berinteraksi dengan masyarakat luas ketika mengaplikasikan ilmunya dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Demikian juga pemahaman tentang Ekologi Pemerintahan yang diadopsi dari ilmu lingkungan ke dalam bidang pemerintahan juga dianggap penting untuk diajarkan di IPDN. Secara khusus Ekologi Pemerintahan mempelajari interaksi pemerintahan dengan lingkungannya, yang terdiri atas lingkungan fisik dan non fisik, serta cara pemerintah dalam mengantisipasi perubahan lingkungan.

Kembali ke judul di atas, rasanya tidak berlebihan seandainya mata kuliah Psikologi Pemeritahan juga menjadi bagian dari kurikulum IPDN. Pertanyaan berikutnya adalah: Seberapa penting mata kuliah Psikologi Pemerintahan dalam kurikulum IPDN? Coba kita cermati kembali beberapa kejadian yang sempat menjadi isu nasional bahkan internasional di negeri ini. Sebut saja kasus demo anarkis yang terjadi di Tanjung Priuk dan Cengkareng Jakarta Barat belum lama ini. Memang sulit kalau kita ingin melihat penyebab serta mencari solusinya dengan segera, tetapi paling tidak kita bisa melihat disamping faktor ekonomi sebagai pemicu utama, terdapat faktor psikologi massa yang sudah tidak terkontrol lagi. Artinya untuk mencegah kejadian-kejadian anarkis supaya tidak terulang lagi perlu pembenahan yang simultan yang meliputi faktor ekonomi, psikologi, dan sosiologi tentu saja. Asumsinya kalau masyarakat sudah sejahtera, dalam arti urusan perutnya sudah aman, mentalnya terbina dengan baik, dan hubungan sosialnya sudah terjalin dengan harmonis, maka tidak akan terjadi lagi demo-demo anarkis yang meresahkan semua pihak. Ilustrasi ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh kejadian yang meresahkan akibat kurang dipahaminya faktor psikologi sebagai pemicu kejadian tersebut.

Disamping itu, sebagai sebuah ilmu, psikologi juga sudah diadopsi dan diterapkan dalam berbagai bidang, seperti psikologi klinik, pikologi konseling, psikologi pendidikan, psikologi industri, psikologi media, serta psikologi komputer. Hanya istilah psikologi pemerintahan yang memang masih belum terdengar. Padahal tidak kalah penting untuk digali lebih jauh penerapan yang sesuai sehingga terasa manfaatnya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kader-kader pemerintah perlu memahami aplikasi psikologi dalam mengendalikan roda pemerintahan ini, baik untuk mengendalikan dirinya sendiri, teman sejawat, atau bawahannya, bahkan untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang akan ditemui di lapangan. Sehingga sudah saatnya di IPDN sebagai sebuah perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri mengadopsi ilmu psikologi ke dalam bidang pemerintahan.  Dalam uraian berikutnya akan dikupas materi-materi inti yang sebaiknya dimuat dalam mata kuliah tersebut.

Pembahasan

Berikut ini adalah beberapa materi yang dianggap penting untuk diajarkan di IPDN dan secara eksplisit muncul dalam kurikulum IPDN, diantaranya adalah: Intelegensia (Kecerdasan), Kepribadian (Personality), Emosi, Minat, Motivasi, serta Sistem Nilai.

Secara harfiah, intelegensi berasal dari kata latin intelligence yang berarti menghubungkan atau menyatukan beberapa hal menjadi satu (to organize, to relate, or to bind together). Sama halnya seperti atribut-atribut manusia yang lain, maka dalam hal intelegensi ini pun terdapat perbedaan antar individu.  Perbedaan dalam intelegensi ini menyebabkan perbedaan kemampuan individu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Dalam perkembangan berikutnya, kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah tidak hanya ditentukan oleh intelegensi semata, tetapi terdapat kecerdasan lain yang disebut kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Sehingga dalam kurikulum yang baik, ketiga jenis kecerdasan tadi harus muncul, yaitu IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotion Intelligence), dan SQ (Spiritual Quotient). Kecerdasan emosi bisa diperoleh salah satunya melalui mata kuliah Psikologi Pemerintahan.

Kecerdasan emosi juga ditandai dengan perubahan perilaku yang diperlihatkan oleh setiap orang. Perilaku adalah hasil interaksi antara karakteristik kepribadian, dengan kondisi sosial dan kondisi fisik dari situasi. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai: “Pola perilaku dan moda berpikir yang khas, yang menentukan cara orang tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya”. Yang dimaksud dengan “KHAS” di sini adalah konsistensi dalam perilaku, yaitu kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berpikir secara tertentu, dalam berbagai situasi yang berbeda. Sehingga untuk mengubah perilaku seseorang kita harus mengetahui tentang kepribadian orang tersebut. Hal ini sangat penting diketahui oleh para pemimpin dalam rangka mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi, apa pun jenis organisasi tersebut, termasuk pemerintahan tentu saja.

Sementara itu, emosi bisa diartikan sebagai perasaan yang kita alami. Perasaan adalah gejala jiwa yang dimiliki semua orang. Perasaan juga diartikan sebagai suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang kita alami, yang berhubungan dengan rasa senang atau rasa tidak senang, dan bersifat subyektif. Perasaan ini erat hubungannya dengan pribadi seseorang, dan berhubungan juga dengan gejala jiwa lain seperti misalnya persepsi, daya ingat, kebutuhan, pikiran, atau pun khayalan kita. Oleh sebab itu perasaan dua orang terhadap sesuatu hal yang sama, bisa saja berbeda.

Walaupun sebenarnya hanya ada dua jenis perasaan dasar saja, yaitu rasa senang dan rasa tidak senang, namun dalam hidup kita ada berbagai istilah yang kita berikan pada perasaan yang kita alami, yaitu yang kita kenal dengan sebutan, misalnya saja, sedih, gembira, takut, marah, benci, cinta, dan lain-lain. Tanggapan kita terhadap berbagai rasa yang berlainan ini juga berbeda-beda. Berbagai rasa yang kita alami ini, kita pelajari agar dapat membedakannya dengan baik. Menurut para ahli psikologi, proses ini adalah satu segi yang sangat rumit dalam perkembangan manusia. Oleh sebab itu kemampuan mengendalikan perasaan juga merupakan salah satu indikator dalam melihat tingkat kecerdasan emosi seseorang.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerja seseorang, minat adalah salah satunya. Bilamana kita berminat pada apa yang kita lakukan atau kerjakan, maka kita akan mengerjakannya dengan penuh semangat, sehingga hasilnya pun akan menjadi baik. Sebaliknya saat mengerjakan sesuatu yang tidak kita minati, kita akan merasa malas melakukannya sehingga hasilnya pun tentunya akan kurang baik. Kebanyakan ahli perilaku mendefinisikan minat sebagai: “Suatu dorongan dalam diri individu yang menyebabkan terikatnya perhatian individu tersebut pada objek tertentu”. Minat seseorang bisa dibentuk dan merupakan hasil dari proses belajar. Sehingga cara-cara menimbulkan atau membentuk minat seseorang bisa menjadi salah satu materi dalam mata kuliah Psikologi Pemerintahan.

Motivasi adalah proses psikologis yang mendasar, dan merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Dalam suatu organisasi, baik industri maupun bisnis, atau pun pemerintahan, motivasi merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai tujuan organisasi. Organisasi harus benar-benar memperhatikan motivasi ini. Para pimpinan harus dapat mendayagunakan motivasi bawahan, untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pimpinan yang berhasil mengetahui motivasi dalam diri bawahan, dapat membuka jalan menuju sumber energi produktif yang besar sekali.

Materi berikutnya yang tidak kalah penting untuk masuk dalam mata kuliah Psikologi Pemerintahan adalah sistem nilai. Nilai-nilai adalah seperangkat asumsi dasar yang mengarahkan kita tentang apa yang harus menjadi prioritas perhatian, apa arti sesuatu hal, bagaimana reaksi emosional kita terhadap apa yang terjadi dan tindakan apa yang mesti diambil dalam bermacam situasi yang kita alami. Nilai-nilai juga menggambarkan dasar untuk menyatakan ‘hukuman’ atau pembenaran terhadap suatu kejadian akibat perbuatan seseorang atau sekelompok orang (sosial). Nilai-nilai mengandung elemen penilaian tentang kebenaran, kebaikan atau hal-hal yang diinginkan. Nilai-nilai mengandung dua atribut: isi (yang menyatakan bahwa kelakuan atau perbuatan itu penting) dan intensitas (yang menyatakan seberapa penting perbuatan itu bagi kita). Materi ini sangat sesuai untuk mempelajari psikologi massa terutama hal-hal yang melatarbelakangi munculnya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, seperti: demo anarkis, amuk massa, tawuran yang dapat terjadi di sekolah, terminal, bahkan antar kampung di pemukiman penduduk.

Materi-materi di atas baru dijabarkan secara global, yang memperlihatkan tingkat kepentingannya untuk dipelajari di IPDN. Materi rinci tentu saja dapat dijelaskan jika mata kuliah Psikologi Pemerintahan sudah resmi menjadi bagian dari kurikulum IPDN.

Penutup

Penjabaran di atas hanya merupakan wacana tentang pentingnya mata kuliah Psikologi Pemerintahan menjadi bagian dari kurikulum IPDN. Tentu saja hal ini dibarengi dengan keinginan melihat alumni IPDN dapat berkiprah di masyarakat luas dengan memiliki 3 (tiga) kecerdasan utama yang lengkap, yaitu kecerdasan intelektual (Intelligence Quotient/IQ), kecerdasan emosi (Emotion Quotient/EQ), dan kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient/SQ). Mata kuliah Psikologi Pemerintahan setidaknya dapat meningkatkan kecerdasan emosi seseorang sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya bisa lebih produktif dan dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Tentu saja penerapan lebih jauh membutuhkan kajian yang lebih lengkap dan akurat. Dan semua tergantung kepada kearifan para pengambil keputusan di IPDN. Semoga tulisan ini dapat memberi inspirasi untuk perbaikan yang berkelanjutan bagi IPDN tercinta ini.

Salam Penulis

Ika Sartika (ikasartika@upm.ipdn.ac.id)

Dosen Jurusan Manajemen Pembangunan

Fakultas Manajemen Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)